TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)

A.     Kecamatan terdiri dari :
1.      Camat;
2.      Sekretariat Kecamatan;
3.      Seksi Pemerintahan;
4.      Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5.      Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6.      Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7.      Kelompok Jabatan Fungsional.
 
B.   Sekretariat Kecamatan
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pengelolaan ketatausahaan, penyusunan rencana program kerja, evaluasi  dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi, urusan umum, perlengkapan, dan kepegawaian serta keuangan kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
Sekretariat  dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, program kerja dan  bahan pengukuran kinerja;
  2. penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan hubungan kerja di lingkungan Kantor;
  3. pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, urusan kepegawaian, pelayanan gaji pegawai dan pengelolaan keuangan;
  4. penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
  5. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan anggaran kegiatan;
  6. pembinaan bawahan dengan cara memberi petunjuk, bimbingan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas di bidang tata usaha;
  7. peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan Seksi lainnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi lingkungan Kantor Kecamatan;
  9. koordinator pelaksanaan penagihan/pemungutan pajak/retribusi daerah yang dikelola Kecamatan; dan
  10. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Camat di bidang tugasnya.

 
Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
a.     Sub Bagian Tata Usaha; dan
b.     Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.    
 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, surat menyurat, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, urusan kepegawaian, pelayanan gaji pegawai dan pengelolaan keuangan.
 
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan serta membuat laporan kegiatan.
 
C.   Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa;
  2. melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD / instansi pemerintah di bidang pemerintahan;
  3. pembinaan dan bimbingan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD);
  5. penyiapan pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD);
  6. penyiapan bahan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
  7. pembinaan Lembaga Adat Desa;
  8. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
  9. fasilitasi penataan Desa/kelurahan;
  10. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
  11. penyiapan penyelenggaraan lomba / penilaian Desa / Kelurahan tingkat Kecamatan;
  12. pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  13. penerbitan Keterangan Pindah Penduduk/Mutasi Penduduk;
  14. penyiapan bahan persyaratan Surat Keterangan Domisili, Waris, Catatan Sipil, Perkawinan, Perceraian/Talak, Rujuk, Perwalian;
  15. membantu pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum;
  16. pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan pemungutan PBB, pajak dan retribusi daerah;
  17. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu di bidang pemerintahan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  18. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang pemerintahan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  19. pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa dan potensi  sumber daya desa;
  20. koordinasi dan fasilitasi terhadap penyusunan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  21. koordinasi dan fasilitasi terhadap rencana pemekaran, penggabungan dan penghapusan wilayah Desa;
  22. memfasilitasi perumusan kebijakan tentang kedudukan keuangan Kepala Desa bersama Perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa;
  23. penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
  24. pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
  25. pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  26. pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
  27. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya; dan
  28. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

D.   Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban  dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan;
  3. penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
  4. melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  5. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  6. pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
  7. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
  8. pencegahan terhadap usaha-usaha yang dapat menimbulkan bencana alam;
  9. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan disiplin dan budaya kerja serta kebersihan, keindahan dan ketentraman di Kecamatan;
  10. pelaksanaan koordinasi teknis fungsional dengan aparat keamanan, TNI dan Polri dalam rangka perwujudan suasana tertib, aman dan tentram;
  11. memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat, suku dan agama;
  12. fasilitasi perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan tenaga kerja;
  13. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  14. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

E.   Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan  dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
  2. melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan;
  3. fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
  4. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
  5. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
  7. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
  8. pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  9. koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna serta kerjasama teknologi tepat guna antar Desa;
  10. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan latihan keterampilan tingkat Desa dan Kecamatan;
  11. koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan rakyat, pengembangan dan pemanfaatan lahan hutan rakyat;
  12. koordinasi kegiatan penyuluhan dan pengawasan meliputi pembinaan, bimbingan dan pengembangan kelompok kelembagaan, kelompok masyarakat dipinggir hutan;
  13. pelayanan informasi harga pasar komoditi pertanian;
  14. koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan irigasi pedesaan, bibit tanaman dan hortikultura;
  15. koordinasi pembinaan dan pengawasan fungsi irigasi beserta bangunan dan perlengkapannya;
  16. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu di bidang ekonomi dan pembangunan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  17. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
  18. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F.    Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  2. melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
  3. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
  4. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  5. penyelenggaraan Keluarga Berencana;
  6. fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  7. pembinaan suku terasing;
  8. penanggulangan akibat bencana alam dan pengungsi;
  9. penanggulangan masalah sosial;
  10. penyiapan bahan rekomendasi keringanan biaya rujukan pelayanan kesehatan;
  11. koordinasi penyelenggaraan  dan peningkatan penyuluhan kesehatan, sanitasi lingkungan, pengawasan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat;
  12. peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  13. koordinasi pengawasan peredaran obat dan makanan;
  14. koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah lokal;
  15. pelaksanaan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial termasuk data korban bencana alam;
  16. pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan zakat dan fitrah;
  17. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga keagamaan  seperti ELPTQ, MTQ, TPA, Haji dan PHBI;
  18. koordinasi operasional kegiatan keagamaan;
  19. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu di bidang kesejahteraan sosial, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  20. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  21. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya di Kecamatan;
  22. penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan  dan sanitasi lingkungan;
  23. penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
  24. melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap angkutan pedesaan ( becak, delman, ojek motor, angdes );
  25. koordinasi operasional di bidang perhubungan pada jalur transportasi; dan
  26. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 
G.   Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan / beban kerja.
 
IV.  TATA KERJA
Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun antar satuan organisasi  perangkat  daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
 
 
                                               STRUKTUR ORGANISASI                                        
                                     KANTOR CAMAT AIR HANGAT TIMUR                                        
                                       
                                       
                                       
                CAMAT                        
                H. MUTRIS MUKTI, S.Pd                        
                NIP. 19560622 198011 1 001                        
                                       
                                       
                                       
                                       
    J A B A T A N                                         Sekcam            
    F U N G S I O N A L                           J A N U A R, SE            
                                                   NIP.196701161999031004            
                                       
                                       
                                       
                                       
                        Kasubbag Tata Usaha            Ks.Prog.Evl.Pelaporan    
                                                              VICTORY SYAFUTRA, S.Stp    
                                                              NIP. 19850405 200602 1 001    
                                       
                        Staf                                               Staf    
                        RORI FERNANDO                      J U L  I N D R A    
                        NELDA, SE                               NIP.198607032010011016    
                        RIMA                                      PENTI ARMIDA    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Kasi Pemerintahan            Kasi Ekobang            Kasi Trantib            Kasi KSPM    
N A S R U L, S.Sos            A P N I S, S.Pd            -                         AZWARDI A, A.Md    
NIP. 196405101986031012            NIP. 195905071985031005       NIP. 195808041979031003    
                                       
Staf                     Staf                                Staf                                      Staf    
SUFYARDI            SURMAYADI, A.Md            AIDA SYOFIANI, A.Md            PEWI YARSALTUTI    EMI G.                 TESA ERA MARTASEDA     IRMAYANTO                          TRI FEBRIANTI   
SRI FITRIYA         SAGE-ER                         NOVI APRIYANTO