Berita

KOORDINASI FORUM DISKUSI POLITIK RESMI DIBUKA

2018-04-05 01:37:25 Humas

KOORDINASI FORUM DISKUSI POLITIK RESMI DIBUKA

Kerinci – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kerinci Muslihudin, S.IP membuka Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik di Kabupaten Kerinci Tahun 2018, Selasa (03/04) bertempat di Hotel Matahari 2 Sungai Penuh. Acara ini diikuti seluruh camat dalam Kabupaten Kerinci, tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa dan sebagai narasumber Kapolres Kerinci, anggota KPU Kabupaten Kerinci.

Dalam sambutannya diungkapkan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan  secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan secara LUBER berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Dalam menghadapi pemilukada serentak Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, Pemerintah terus berupaya dan berusaha tetap selalu menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib terkendali.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan bahwa setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah dan partai politik berkewajiban dan dituntut untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan, antara lain pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.

Peran seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyingkapi kerawanan yang mungkin terjadi menjelang penyelenggaraan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kerinci 27 Juni 2018, antara lain adanya manuver politik praktis menggunakan aksi dalam bentuk pengerahan massa untuk memperjuangkan kepentingannya, meningkatnya benturan ideologi dan militansi antar simpatisan calon dan partai politik, adanya black campaign yang dapat menimbulkan kebencian dan dendam antar simpatisan calon, belum berkembangnya budaya politik yang sehat sehingga para elit dalam menyingkapi dinamika politik selalu ingin menjatuhkan lawan politiknya tidak secara kompetitif namun dengan permusuhan dan berkembangnya berita hoax ujaran kebencian dan isu sara yang sering di posting dalam jejaring social/HP.







Berita terkait:


PERINGATAN HUT KE 61 PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

KABUPATEN KERINCI RAIH PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 DENGAN PREDIKAT NILAI “B” (BAIK) DAN “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA 2017”

KABUPATEN KERINCI RAIH PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 DENGAN PREDIKAT NILAI “B” (BAIK) DAN “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA 2017”

Bupati Kerinci Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

PENYERAHAN EMPAT RANPERDA KAB KERINCI TAHUN 2017

Bupati Kerinci Menyerahkan Piala kepada Pemenang Bupati Cup

Bupati Kerinci Tutup Diklat Prajabatan

BUPATI KERINCI MENYERAHKAN SURAT TUGAS TENAGA MAGANG

BUPATI KERINCI BERTINDAK SELAKU PEMBINA PADA APEL GABUNGAN KANTOR POL PP DAN DAMKAR

BUPATI SERAHKAN SK 24 ORANG CPNS KEMENKUMHAM


Kategori Berita


Government Public Relation



Pengunjung


  • Hari Ini 92
  • Kemarin 102
  • Minggu ini 1258
  • Bulan Ini 3581
  • Total 29338